Rekapitulasi Versi KPU Surabaya, Jokowi-JK Menang Lebih Besar

Ketika ditanya apakah ada kecurangan atau pelanggaran terstruktur di Surabaya, Sutadi menggeleng. ’’Kalau memang tidak ada pelanggaran, apa yaharus dipaksakan ada pelanggaran? Yang jelas, kami ingin pemilu ini benar-benar berjalan baik dan ternyata memang berjalan baik. Apa pun hasil di Surabaya, saya sangat menghormati prosesnya,’’ tegasnya.

Di bagian lain, polemik soal daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) membuat Bawaslu Jatim turun tangan. Mereka menyatakan bahwa DPKTb bukan sesuatu yang khusus dan merupakan instruksi Bawaslu RI. Jadi, tidak perlu dipermasalahkan panjang lebar.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto. ’’Itu (pertanyaan soal DPKTb, Red) bersifat umum. Jadi, bukan hanya Panwaslu Surabaya, tapi seluruh Indonesia mengirim surat ke KPU masing-masing,’’ paparnya.

Sufyanto mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, soal DPKTb mendapat perhatian khusus dan dicek betul-betul. ’’Tapi, sifatnya bukan seperti menemukan adanya indikasi pelanggaran seperti dropping massa pemilih,’’ kata doktor politik lulusan Unair tersebut.

Sufyanto menjelaskan, KPU tinggal menjawab saja surat panwaslu itu. ’’Ini memang permasalahan administratif belaka. Bukan ada kecurigaan,’’ tuturnya. Untuk itu, Sufyanto meminta masalah DPKTb tidak dijadikan polemik yang rumit.

Menurut dia, Bawaslu Jatim mengirimkan dua jenis surat. Yang pertama dikirim ke KPU Jatim dan yang kedua ke panwaslu. ’’Yang ke KPU adalah meminta kemudahan untuk mengakses soal DPKTb dan yang ke panwaslu untuk meminta hal yang sama ke KPU-nya masing-masing,’’ ungkapnya.

Permintaan itu, imbuh Sufyanto, disampaikan untuk keakurasian data pemilih. Tidak ada niat untuk mencari-cari kesalahan. ’’Sebab, sebenarnya langkah ini juga untuk memperkuat KPU agar tidak ada celah dalam rekapitulasi nanti,’’ tegasnya.

Seperti diberitakan, Panwaslu Surabaya dua hari lalu mengirim surat ke KPU Surabaya. Mereka mempersoalkan adanya jumlah pemilih tambahan. Bahkan, kabarnya dalam pleno Minggu malam lalu (13/7), Panwaslu Surabaya berancang-ancang meminta diadakan coblosan ulang.