Rencana Australia Cabut Kewarganegaraan Teroris Dipertanyakan

"Kami meminta Pemerintah Federal untuk menjelaskan mengapa, tanpa perubahan apa-apa pada tingkat ancaman keamanan nasional kita, harus ada perubahan radikal seperti pencabutan kewarganegaraan seseorang," kata Bailes.
Komite keamanan nasional parlemen saat ini juga tidak bersedia mempercepat pembahasan RUU terkait akses terhadap pesan elektronik yang terenkripsi.
Secara terpisah, kalangan jaksa negara bagian memperingatkan rencana mendeportasi warga asing yang dituduh melakukan kejahatan sebelum diadili di pengadilan, jelas tidak adil bagi yang mereka.
Mendagri minta dipercepat
Menteri Dalam Negeri Peter Dutton menyebut serangan teror Bourke Street di Melbourne dan terbongkarnya rencana penembakan massal oleh tiga terduga teroris, sebagai pertimbangan mempercepat pembahasan RUU keamanan nasional.
RUU yang akan memudahkan pihak berwajib mengakses pesan-pesan eletronik saat ini masih dibahas di komite parlemen.
Kemarin, PM Morrison menyatakan pihaknya juga akan mengajukan RUU terkait keamanan nasional lainnya yang akan memudahkan pemerintah mencabut kewarganegaraan seseorang.
Namun komite parlemen tersebut saat ini masih menjalani proses mencari masukan dan dengar pendapat publik, yang dijadwalkan berlanjut selama dua minggu ke depan.
Namun Menteri Dutton bersikukuh agara komite tersebut segera menyetujui RUU dalam dua minggu ini.
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina
- Dunia Hari Ini: Pakistan Tuding India Rencanakan Serangan Militer ke Negaranya
- Dunia Hari Ini: PM Terpilih Kanada Minta Waspadai Ancaman AS
- Dunia Hari Ini: Sebuah Mobil Tabrak Festival di Kanada, 11 Orang Tewas