Revisi Otsus Diyakini Bisa Menyejahterakan Masyarakat Papua

Jimmy kembali menjelaskan, masalah kewenangan yang dimaksudnya ialah mengatur atau mengelola sendiri ihwal sumber daya alam (SDM), baik itu Migas, laut, dan hutan. “Sebenarnya pemerintah serius gk beri Otus ke Papua?” ucapnya.

Ia menilai, tidak heran apabila masyarakat Papua menganggap keberadaan Otsus ini belum berdampak apa-apa. Jika ingin serius, Jimmy menyarankan pemerintah belajar dari Pemerintah Provinsi Bosano di Italia, dan Kepulaua Alan di Firlandia. Kedua negara itu sukses menerapkan Otsus bagi masyarakatnya.

“Bosano pernah mengalami seperti Papua, puluhan tahun mengalami Otsus tidak berhasil lalu negosiasi Otsus selama 10 tahun tahun ke sebelas diberi referendum. Hasilnya mayoritas memilih tetap di Italia. Itu perlu menjadi contoh untuk Indonesia. Tapi kan terkesan pemerintah ya udah kasih aja UU Otsus, ya UU tanpa kewenangan sama saja omong kosong,” tudingnya.

Terakhir, Jimmy mengingatkan agar revisi UU Otsus Papua jangan tergesa-gesa, hanya karena mengejar waktu yang akan berakhir pada 2021.

“Kalau mau revisi ya udah keluarkan Perppu aja. Tapi kalau mau serius revisi, beri waktu untuk kita melakukan kajian ke beberapa negara yang sukses dengan Otsus, saya pikir itu contoh,” tukasnya.

Sementara itu, Kabsudit Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan menjelaskan, persoalan revisi UU Otsus, Kemendagri menginginkan tidak hanya membahas soal dana, namun juga tentang kewenangan.

"Kita berharap masukan detail dapat kita peroleh dari teman-teman pemerintah daerah oleh karena itu kita minta kepada gubernur DPRD serta MRP (Majelis Rakyat Papua) untuk memberikan masukan terkait apa yang dievaluasi selama ini mengenai kebijakan Otsus seperti apa kedepan untuk diangkat di dalam pembahasan revisi UU 21," kata Budi.

Kemendagri meminta masukan dari semua pihak baik resmi maupun tidak, informal dan formal. Hal itu sebagai masukan yang akan dilakukan Kemendagri je depan.