Ribuan Karyawan Demo, Kawasan Industri Di Batam Lumpuh Total
jpnn.com - BATAM - Ribuan buruh menggelar demo menuntut upah sektoral dan menolak PP 78/2015 di depan kantor wali kota Batam, Selasa (24/11). Namun sebelum menuju lokasi, massa melakukan sweeping di beberapa pabrik. Akibatnya, sejumlah kawasan industri lumpuh.
Di kawasan industri Batuampar, misalnya. Sejumlah perusahaan terlihat sepi. Seperti PT Citra Buana 2, sejumlah pekerja terpaksa ikut demo karena di-sweeping massa.
"Mereka (massa) teriak-teriak sambil membunyikan klakson motor ," kata Udin, seorang pekerja di perushaan tersebut seperti dikutip dari batampos.co.id (JPNN Group), Selasa.
Suasana sepi juga terlihat di PT Toyo Kanetsu, Siemens, dan Caltex. Perusahaan diduga sengaja meliburkan pekerjanya, kemarin.
Situasi panas terlihat di kawasan industri Kabil, terutama di PT Ecogreen Oleochemicals. Sejumlah massa menghalangi pekerja perusahaan tersebut, baik yang akan masuk maupun yang akan pulang.
Aktivitas perusahaan galangan kapal di kawasan Tanjunguncang juga terganggu akibat aksi sweeping dan demo, kemarin. Seperti di PT Marcopolo Shipyard. Beberapa pekerja memilih tidak masuk kerja karena takut dipaksa ikut demo.
Selain merazia kawasan industri, aksi demo kemarin juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sejumlah titik. Massa dari kawasan industri Batamindo yang berkumpul di Simpang Kabil menutup akses Jalan R Soeprapto yang mengarah ke Jalan Ahmad Yani. Akibatnya, kemacetan tak terhindarkan.
Arus lalu lintas menuju Bandara Hang Nadim juga terhambat. Ini lantaran massa dari kawasan industri Kabil sempat berkumpul di Bundaran Telaga Punggur dan menimbulkan kemacetan.
BATAM - Ribuan buruh menggelar demo menuntut upah sektoral dan menolak PP 78/2015 di depan kantor wali kota Batam, Selasa (24/11). Namun sebelum
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun