RUU Pemekaran Papua Disahkan, Mendagri Tito Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).
Setelah UU diresmikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan rasa syukurnya.
Dia menilai penyusunan RUU ini telah melalui proses yang panjang.
Salah satu bagian dari proses panjang tersebut ialah menjaring aspirasi masyarakat.
"Kami harapkan semua pihak dapat menerima ini demi kemajuan pembangunan Papua," kata Tito, Kamis (30/6).
Dia juga menegaskan penyusunan RUU ini juga bertujuan untuk pembangunan yang menyejahterakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
"Kami harapkan dengan pemekaran ini, birokrasi menjadi lebih pendek, pelayanan masyarakat akan lebih pendek. Yang penting tadi, pembangunan lebih cepat," ucap mantan Kapolri itu.
RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan resmi disahkan menjadi UU.
- Mendagri Tito Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau
- Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Buat Terobosan untuk Peningkatan PAD
- Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
- Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
- Pj Gubernur Agus Fatoni Rakor Bersama Mendagri Secara Virtual, Bahas Isu-Isu Strategis
- Mendagri Tito Bantah Pergantian Pj Gubernur Aceh karena Prabowo-Gibran Kalah