Ryaas: Pilkada Gagal Pilih Pemimpin

Dijelaskan, tanpa adanya kecerdasan masyarakat, maka masyarakat pemilih tidak akan bisa membedakan mana pemimpin yang baik dan mana yang buruk. Masyarakat yang tanpa kecerdasan itu, lanjutnya, akan gampang diajak untuk transaksi-transaksi seperti money politics, dan gampang dicekoki informasi manipulatif.

Karena itu, dalam kesempatan tersebut, Ryaas untuk kesekian kalinya menyampaikan wacana mengenai perlunya evaluasi terhadap sistem pemilukada, agar lebih efisien. Langkah awal, perlu disepakati terlebih dahulu, di mana titik berat otonomi daerah, apakah di tingkat provinsi ataukah di tingkat kabupaten/kota. "Jika disepakati titik berat otonomi di provinsi, maka untuk kabupaten/kota tak perlu pilkada langsung. Sebaliknya, jika titik berat otonomi di kabupaten/kota, maka untuk provinsi tak perlu pilkada langsung," terang pria asal Makassar itu.

Dia mengatakan, bila toh untuk di tingkat kabupaten/kota tidak ada pemilukada langsung, sebenarnya itu bukan hal baru di Indonesia. Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, bupati dan walikotanya juga tidak ada yang dipilih lewat pemilukada. (sam/jpnn)