Sandi Tuding BPS Dikendalikan Pemerintah, PSI: Frustasi Pak?
jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi geram kepada calon wakil presiden Sandiaga Uno. Pasalnya, Sandi menyebut data BPS dikendalikan oleh pemerintah.
"Kami menilai statement Pak Sandi sangat destruktif dan berpotensi membawa peradaban demokrasi kita kepada peradaban demokrasi primitif. Kami kecam statement itu," tegas politikus yang kerap disapa Uki ini, Jumat (31/8).
Pernyataan Sandi itu jelas merupakan upaya untuk membangun distrust terhadap data BPS. Juga merendahkan para pekerja BPS yang telah bekerja keras mengumpulkan data tersebut.
Uki mengatakan, BPS menggunakan metode ilmiah dalam mengambil setiap data di lapangan. Tingkat akurasinya pun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"BPS adalah salah satu NSO (National Statistical Office) paling kredibel dimata internasional, bahkan kerap dijadikan NSO tujuan studi banding NSO negara lain," jelas dia.
Mantan peneliti kebijakan di United Nations Population Fund ini meyakini motif Sandiaga melontarkan tudingan tersebut murni politis. Pasalnya, banyak statistik termutakhir BPS yang menunjukkan keberhasilan pemerintah.
"Kami menangkap kesan bahwa Pak Sandi frustrasi dalam membangun opini politik berbasis data. Karena data mengakui ekonomi membaik, ketimpangan ekonomi menurun sejak Pak Jokowi menjabat, Indeks Pembangunan Manusia meningkat di seluruh provinsi dan harga-harga terkendali," ujar Uki.
Daripada menyerang BPS, Uki menyarankan, Sandi lebih baik belajar cara membangun agrumen politik berbasis data, yang merupakan salah satu karakteristik peradaban demokrasi modern. Karena data adalah modalitas untuk rujukan beradu gagasan.
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi geram kepada calon wakil presiden Sandiaga Uno. Pasalnya, Sandi menyebut data BPS dikendalikan pemerintah
- PDIP Minta Suara PSI dan Demokrat Dinihilkan Buat Dapil Ini
- Sandiaga Uno Ingin Labuan Bajo Menjadi Green Tourism Destination
- PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Posko Aduan ‘Komplain’ Penonaktifan NIK
- Kaesang Minta RJ2 Seleksi Sukarelawan yang Ingin Maju di Pilkada 2024
- Menjelang Pilgub, DPRD Wanti-wanti Pemprov DKI Soal Ini
- Gandeng Kemenparekraf, Mudik Bareng MS GLOW 2024 Berangkatkan 500 Pemudik