SBY Disadap Australia, Lemsaneg Dinilai Gagal Jalankan Tugas

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai NasDem, Enggartiasto Lukito mempertanyakan kinerja Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sebagai bagian dari sistem intelijen Indonesia. Lembaga pimpinan Mayjen Djoko Setiadi itu dinilai gagal melakukan tugasnya menjaga keamanan negara.

Hal ini disampaikan Enggar terkait penyadapan yang dilakukan pemerintah Austraslia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat lainnya. Menurutnya, penyadapan itu harusnya bisa dicegah jika Lemsaneg menjalankan tugasnya.

"Lemsaneg harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat pertaruhannya ialah kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara," kata Enggar melalui siaran pers, Selasa (19/11).

Ia menilai, Lemsaneg memiliki kemampuan dan teknologi untuk mencegah usaha penyadapan. Karenanya, penyadapan yang dilakukan Directorate Signals Defense (DSD) itu membuktikan bahwa Lemsaneg tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

Mantan politisi Golkar ini berharap, di masa mendatang Lemsaneg lebih fokus menjalankan tugasnya sehingga hal yang sama tidak terulang lagi.

"Lemsaneg sebaiknya fokus melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, bukan mengerjakan yang di luar tugas utama seperti pendataan pemilu," pungkas mantan anggota dewan ini.

Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11). Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh whistleblower asal AS Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan oleh media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Lebih lanjut, dokumen itu dengan jelas menyebutkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Defence Signals Directorate (DSD) telah menyadap aktivitas telepon genggam Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.