SBY Minta Anggaran Pendidikan Jangan Ditahan

Anggota Komisi X DPR, Popon Otje Djundjunan mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum DPR tidak memiliki kesempatan untuk masuk lebih dalam ke ranah kurikulum yang akan diubah pemerintah. Menurutnya, Kemdikbud beralasan kurikulum itu sudah bisa dikatakan hampir final dan akan diimplementasikan tahun ini juga.

"Kurikulum memang domain pemerintah, tapi pemerintah tidak bisa semena-mena. Pembahasan perubahan kurikulum harus mengikutkan PGRI, LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan, red), maupun DPR," kata Popon dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X dengan PGRI, LPTK dan BSNP, Januari lalu.

Sejauh ini, Panja Kurikulum Komisi X DPR telah melakukan rapat internal guna menyikapi perubahan kurikulum. Dari 9 fraksi yang ada di, 2 fraksi tidak hadir dan belum diketahui sikapnya. Baru 2 fraksi yang setuju perubahan kurikulum, sementara 5 fraksi lainnya mengajukan catatan.

Selain itu sebagian besar fraksi di DPR masih membintangi dua mata anggaran kurikulum, yakni pelatihan guru dan pencetakan buku. Sampai saat ini tanda bintang itu belum dicabut. Namun Kemdikbud dibolehkan menggunakan anggaran selain yang masih dibintangi tersebut.