SBY: Self Defense di Papua Bukan Pelanggaran HAM
Minggu, 20 November 2011 – 08:27 WIB
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, akan bersikap terbuka. Jika memang ada pelanggaran atau tidak melakukan sesuai prosedur, bisa dilakukan investigasi. "Kalau memang melanggar, kami tindak," tegasnya. Namun, SBY juga meminta untuk kelihatan kondisi di lapangan, bahwa di sana terdapat sel-sel atau gerakan separatis.
Menurut SBY, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat dukungan dari negara sahabat. Dia mencontohkan dalam hubungan kemitraan antara Indonesia-AS dan Indonesia- Australia. "Secara eksplisit mendukung NKRI. Integritas teritorial itu final," tegasnya.
Dalam kesempatan tanya jawab itu, SBY juga menanggapi mengenai penempatan pasukan AS di Darwin, Australia. Berdasarkan penjelasan dari Obama dan PM Australia Julia Gillard, hal itu dilakukan untuk keperluan pelatihan militer. Selain itu juga kesiapan dalam menghadapi ancaman non tradisional, seperti bencana.
Bahwa tidak ada niatan apapun untuk mengganggu negara-negara di luar Australia. Tidak niat untuk mengganggu siapapun," kata SBY mengungkapkan penjelasan Obama dan Julia Gillard. Menurutnya, baik Amerika maupun Australia juga memiliki peran untuk menjaga stabilitas kawasan. (fal/noe/iro)
NUSA DUA - Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua banyak mendapat sorotan, termasuk dari dunia internasional. Presiden Susilo Bambang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tak Kenal Lelah, Karyawan Polo Ralph Lauren Terus Mencari Keadilan ke MA
- Kemnaker Berkolaborasi dengan BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak di Tempat Kerja
- Bencana di Sulsel Akibat Kerusakan di Area Gunung Latimojong
- Wamenaker Afriansyah Bicara Pentingnya Taspen yang Beri Perlindungan Finansial Bagi ASN
- Kepala BSKDN Minta Pemprov Malut Terapkan Strategi Baru Tingkatkan Inovasi
- Percepat Penanganan Bencana Sumbar, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca