Sederet Nama Pegawai Diusut, Pengamat Yakin Sri Mulyani Tak Lindungi Anak Buahnya
jpnn.com, JAKARTA - Sederet nama pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusut oleh Inspektorat Jenderal (Irjen Kemenkeu) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka adalah mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang tengah digarap KPK dan Kepala Kantor Bea Cukai DIY, Eko Darmanto, dan 60-an pegawai lainnya yang sedang ditelaah oleh Irjen Kemenkeu.
Selain itu, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono pun segera diperiksa lantaran keluarganya kedapatan gemar memamerkan kekayaan (flexing) dan memiliki harta Rp 13,7 miliar.
Melihat langkah itu, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah yakin bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani tak akan melindungi anak buahnya yang sedang diusut KPK.
Ini terlihat dari kerja sama yang selama ini terbangun antarinstansi.
"Sejak munculnya kasus RAT (Rafael Alun Trisambodo), Kemenkeu kan dalam beberapa kesempatan melibatkan KPK. Apalagi, Inspektorat (Jenderal) juga masih memeriksa 60-an pegawai lain. Saya yakin sih tidak ada yang ditutup-tutupi atau dilindungi," kata Amir saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/3).
Kemenkeu tengah menjadi sorotan publik seiring terbongkarnya harta fantastis bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, buntut penganiayaan David Ozora oleh anaknya, Mario Dandy Satrio. Rafael Alun sudah dipecat Sri Mulyani sebagai aparatur sipil negara (ASN) karena terbukti melakukan pelanggaran berat.
Menurut Amir, pelibatan KPK, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam melacak sumber kekayaan pegawai Kemenkeu adalah hal tepat. Sebab kewenangan Itjen terbatas.
Sederet nama pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusut oleh Inspektorat Jenderal (Irjen Kemenkeu) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- 503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Sumedang Raih Penghargaan Pemda Berkinerja Tinggi Tingkat Nasional dari Kemendagri