'Semuanya Ada di Dalam Surat Setebal 121 Halaman Itu'
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaaan menilai, dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dua terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah lengkap.
Menurutnya, surat dakwaan setebal 121 halaman itu sudah menguraikan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama pihak-pihak lain yang terlibat.
Maruarar menjelaskan, berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dakwaan harus menguraikan secara jelas perbuatan-perbuatannya.
"Karena itu bisa melihat bahwa satu dakwaan yang panjang itu bisa menggambarkan orang yang terlibat," kata Maruarar dalam diskusi bertajuk "Perang Politik E-KTP" di Jakarta, Sabtu (18/3).
Dia mengatakan, ruang lingkup perkara e-KTP itu luas. Mulai dari pengajuan anggaran hingga pelelangan serta banyaknya pihak yang terlibat. Karenanya butuh dakwaan yang lengkap mengurai perbuatan-perbuatan.
"Ruang lingkup yang menggambarkan itu luas dan membutuhkan dakwaan yang panjang," kata dia. "Memerlukan kesabaran hakim untuk melihatnya," tambahnya. (boy/jpnn)
Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaaan menilai, dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dua terdakwa korupsi proyek
Redaktur & Reporter : Boy
- Implementasi Program KTP Sakti Ganjar Menjamin Bansos Tepat Sasaran
- Jokowi Mempertanyakan Maksud Pernyataan Agus Rahardjo
- Menduga Pernyataan Agus Rahardjo soal Perintah Jokowi di Kasus Setnov, Antara Kontroversi dan Agenda Politik
- Eks Ketua KPK Sebut Jokowi Minta Kasus Setnov Dihentikan, PSI Merasa Heran
- Ari Dwipayana Membantah Adanya Pertemuan Jokowi dan Agus Rahardjo Bahas Kasus e-KTP
- Butuh 8 Juta Blangko untuk Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta