Sering Digencet Bupati, Guru Lapor PGRI

Dari beberapa usulan yang diterima dari para guru, Sulistyiyo menyebutkan, sebagian besar terkait dengan kepegawaian. “Guru sekarang di tingkat kabupaten/kota itu sering mengalami benturan, karena pembina kepegawaiannya adalah bupati. Itu pejabat politik, sehingga mereka banyak yang dibina berdasarkan keputusan bupati. Ya berbau politislah. Jika tetap diotonomikan, maka pembina kepegawaiannya sebaiknya sekda yang merupakan pejabat karir tertinggi,” papar Sulistyo, yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kemudian masalah mutasi guru, lanjut Sulistiyo, pemindahannya juga semaunya bupati. Dikatakan, ada guru SD yang dipindah jadi guru SMA, guru SMA dipindah jadi guru SMP, sehingga tidak selaras dengan kebijakan menteri.

“Padahal di daerah itu sendiri mobilitasnya tinggi. Sesuai keinginan Bupati, walaupun dia guru SD kalau tim sukses bisa jadi guru SMA,” urai Sulistiyo. (cha/jpnn)