Sikapi Kenaikan BBM, 28 Universitas se-Jakarta Gelar Seminar, Begini Catatannya

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 28 Universitas dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta menggelar seminar interaktif dengan tema "Menakar Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengalihan Subsidi BBM" pada Rabu (7/9).
Seminar tersebut dihadiri lebih dari 100 mahasiswa beserta para presiden mahasiswa dari masing-masing universitas dan perguruan tinggi se-DKI Jakarta.
Ketua Pelaksana Seminar Farid Sudrajat menyebutkan seminar tersebut menjadi ajang silaturahmi dan dialog antara mahasiswa dan pemerintah.
Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jayabaya itu juga mengatakan seminar interaktif ini menghasilkan poin-poin usulan yang akan diberikan kepada pemerintah.
“Dalam ruang diskusi ini menghasilkan usulan-usulan, terobosan-terobosan, dan gagasan baru dalam upaya mengenai pengalihan subsidi BBM dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan selanjutnya,” kata Farid.
Berbagai usulan tersebut, lanjut dia, akan menjadi pertimbangan pemerintah mengenai pembuatan dan penguatan kebijakan dalam kaitannya pengalihan subsidi BBM.
Farid mengingatkan saat ini dunia sedang menghadapi ancaman krisis global. Indonesia sebagai negara berkembang, perlu mempersiapkan segala kebutuhan guna menghadapi krisis tersebut.
“Kita paham dan ketahui bersama, bahwa Indonesia saat ini membutuhkan usulan dan masukan dalam menghadapi krisis global yang mengancam, seperti krisis pangan, krisis kesehatan, krisis keuangan, dan krisis energi,” ujarnya.
Sebanyak 28 Universitas dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta menggelar seminar bertema Menakar Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengalihan Subsidi.
- Harga BBM Pertamina Turun, Cek Daftar Lengkapnya!
- May Day, Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi, Berikut Daftarnya
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Hadir di Jakarta, Turkish University Fair 2025 Diminati Pelajar dan Masyarakat
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS