SKB Penanganan Radikal Dorong Kreativitas dan Daya Kritis ASN

Nah, Emrus berujar, secara hipotesis bisa saja perilaku eksklusivitas ini sedang terjadi di instansi pemerintah. Bisa juga belum atau tidak ada sama sekali. Bisa juga, kata dia, dengan SKB ini kelompok eksklusif miltan sedang mengistirahatkan atau  membaurkan diri kepada sosok pemimpin atau kelompok inklusif yang ada di kementerian untuk mengaburkan perilaku komunikasi radikal selama ini.

“Sebagai data awal bisa saja dengan melihat jejak digital yang dimiliki selama ini. Tentu, ini baru hipotesis ya,” ungkapnya.  

Karena itu, Emrus menyarankan Kementerian Dalam Negeri misalnya bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi melakukan penelitian di kementeriannya sendiri. Penelitian itu harus menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menguji hipotesis tersebut.(boy/jpnn)