Soal Mobil Dinas Dipakai Mudik, Wamendagri Singgung Potensi Kerugian Negara
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut pemerintah sudah memastikan mobil dinas tidak bisa dipakai untuk mudik.
Dia berkata demikian demi menyikapi kepala daerah yang mempersilakan mobil dinas dipakai buat mudik.
Bima memahami kepala daerah ingin memberikan hadiah bagi staf, tetapi bukan melalui pemberian mobil dinas untuk mudik.
"Kami memahami ada kepala daerah yang ingin me-reward stafnya, tetapi, ya, tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas," ujar eks Wali Kota Bogor, Rabu (2/4).
Sebab, kata Bima, bisa terjadi mobilisasi penggunaan fasilitas daerah oleh staf apabila mobil dinas boleh dipakai mudik.
"Bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya, ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara," kata dia.
Toh, kata Bima, saat ini banyak pegawai di pemerintah yang tetap piket meskipun sedang libur Lebaran 2025.
"Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak," lanjut Bima.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut kerugian negara bisa terjadi ketika mobil dinas diperbolehkan untuk dipakai mudik.
- 2 Terdakwa Korupsi Rp 992,82 M di LPEI Divonis 9 Tahun Penjara
- Wamendagri Ribka Sampaikan Dukacita di Hadapan Ribuan ASN Pemprov NTT
- Pakar Hukum UGM: Audit Kerugian Negara untuk Perkara Pidana Harus Dilakukan BPK
- HKBP Desak Rp 2 T dari Kasus Korupsi PT TPL Dialokasikan untuk Pemulihan Ekologi
- Kasus Timah Jadi Pelajaran, Pengadilan Harus Konsisten Gunakan Audit BPK
- Koreksi Kejagung, MA Putuskan Kerugian Negara Korupsi Timah Bukan Rp 300 T
JPNN.com




