Soal Pekerja Asal Tiongkok, PB NU Ingatkan Pemerintah Harus Sensitif

Pemerintah, termasuk pengusaha, imbuh Said, juga harus memperhatikan lagi hal-hal mendasar sebelum mempekerjakan tenaga asing di Indonesia.

Salah satunya terkait dengan fakta jumlah penganggur di tanah air yang masih tinggi hingga saat ini. Lebih dari 7 juta orang.

”PB NU juga mendesak pemerintah memperkuat negosiasi kesepakatan kerja sama dalam paket-paket investasi yang dilakukan,” imbuhnya.

Terpisah, peneliti utama LIPI Siti Zuhro juga meminta pemerintah aktif menjelaskan berbagai isu seputar kegiatan WNA yang menjadi keresahan sebagian publik dewasa ini.

Dia khawatir muncul anggapan adanya pembiaran jika pemerintah masih tetap cenderung diam seperti sekarang.

”Itu berbahaya. Jangan sampai masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja. Apalagi jika sampai berkembang isu bahwa justru pemerintah yang ikut melakukannya,” ingat dia.

Menurut Siti, banyak isu serius yang telanjur bertebaran di masyarakat. Bukan hanya soal tenaga kerja kasar dari Tiongkok, tapi juga soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Tiongkok, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Tiongkok, hingga soal e-KTP yang bisa dipalsukan.

Atas hal-hal tersebut, Siti menilai Menkum HAM seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak turis Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Berapa banyak pula yang bekerja di Indonesia.