Soal Reshuffle II, PAN Dikabarkan Dapat Tiga Kursi Menteri, Benarkah?

Soal Reshuffle II, PAN Dikabarkan Dapat Tiga Kursi Menteri, Benarkah?
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Mantan Ketua Umum DPP PAN Soetriso Bachir. FOTO: DOK.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gonjang-ganjing mengenai wacana reshuffle kabinet jilid dua oleh Presiden Joko Widodo semakin menguat. Meski belum ada pernyataan resmi, namun berbagai pihak menduga akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Pertanyaannya adalah jika Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet kerjanya, berapa kursi menteri untuk kader PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan yang juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)? Bahkan berbagai spekulasi menyebutkan bahwa kemungkinan PAN bisa mendapatkan 2-3 jatah kursi menteri pada reshuffle kabinet jilid II nanti. Benarkah?

Menanggapi hal tersebut, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, Presiden bisa saja menunda pemberian jatah kursi kabinet kepada perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam agenda reshuffle kabinet. 

“Jadi bisa saja menunda 'pemberian jatah kursi' pada PAN, kalau Presiden memandang perlu untuk menguji keseriusan, konsistensi dan komitmen partai tersebut dalam barisan pendukung pemerintah,” ujar Said, Selasa (3/11).

Said mengemukakan pendapatnya, karena sangat besar kemungkinan partai politik yang pada saat awal menyatakan dukungan kepada pemerintah, tetapi di tengah jalan justru mengambil sikap politik yang bertentangan dengan Pemerintah.

Alasan ini cukup kuat, apalagi sudah menjadi pendapat umum bahwa pilihan partai politik bergabung dengan pemerintah, dalam rangka memperoleh jatah kursi di kabinet. Sekalipun alasan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi seringkali partai politik malu-malu untuk mengakui tujuannya itu.  

“Pada kasus PAN, partai itu kan menyatakan bergabung dengan pemerintah tanpa mengajukan syarat mendapatkan jatah kursi di Kabinet. Dalam konteks itu, Presiden sesungguhnya tidak memiliki beban apapun jika tidak mengakomodir kader PAN dalam agenda reshuffle kabinet. Teorinya kira-kira begitu," ujar Said.

Oleh sebab itu, dalam hal Presiden masih ingin menguji kesetiaan PAN terhadap dirinya, maka kata Said, bisa saja dalam agenda reshuffle nanti Presiden belum memasukan kader PAN dalam kabinet. Dari situ nantinya Presiden bisa menilai, apakah PAN akan tetap menyatakan bergabung dengan pemerintah atau justru memilih untuk balik kanan.

JAKARTA - Gonjang-ganjing mengenai wacana reshuffle kabinet jilid dua oleh Presiden Joko Widodo semakin menguat. Meski belum ada pernyataan resmi,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News