Soroti Kinerja KKP, Politikus PKS Ini Berikan 3 Catatan Krusial

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV dari Fraksi PKS drh. Slamet memberikan tiga catatan krusial terkait laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020, evaluasi kegiatan KKP tahun 2021, dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022.
Pertama, politikus PKS ini mengaku prihatin terkait penurunan opini BPK RI terkait laporan keuangan KKP tahun anggaran 2020 mengingat tahun 2019 BPK memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Penurunan penilaian opini BPK ini menunjukkan ada yang salah dari pelaporan keuangan KKP yang harus betul-betul diselesaikan oleh menteri KKP,” ujar Slamet saat rapat kerja bersama KKP di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/8).
Kedua, Slamet menyoroti presentasi Menteri KKP yang tidak menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target realisasi atau pencapaian.
Padahal, menurutnya, kementerian perlu menjabarkan secara spesifik linearitas target dan pencapaian sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah pada tahun berjalan.
Data menunjukkan berdasarkan Indikator Kerja, laju pertumbuhan PDB perikanan target di tahun 2020 sebesar 7,90 persen sedangkan realisasinya mencapai 0,73 persen.
Kemudian produksi perikanan targetnya 26,46 juta ton sementara realisasinya hanya mencapai 7,6 juta ton pertahun. Lalu target pada nilai ekspor hasil perikanan 6,17 miliar dolar sementara capaiannya cuma 0,126 miliar dolar
“Menurut catatan saya beberapa target yang tertera di IKU KKP dengan realisasi program saat ini masih jauh api dari panggang seperti target produksi perikanan dan target peningkatan nilai ekspor perikanan,” kata Slamet.
Politikus PKS drh Slamet menyoroti kinerja KKP dengan memberikan tiga catatan krusial terkait kegiatan KKP tahun 2021 dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022.
- Martin Manurung: Presiden dan DPR Sepemikiran Tuntaskan RUU PPRT
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang