Soroti Pemindahan IKN, Andi Akmal Sentil Pemerintah Soal Pangan dan Utang

Soroti Pemindahan IKN, Andi Akmal Sentil Pemerintah Soal Pangan dan Utang
Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Andi Akmal Pasluddin. Foto: Humas FPKS DPR RI

Menurut Akmal, semua daerah kabupaten kota sentra pertanian pangan pun mengeluh persoalan pengurangan dana subsidi pupuk akibat refocusing untuk pemberian jaminan pengamanan sosial (JPS).

“Bagaimana cara berpikirnya pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah berkeinginan menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mananya untuk memindahkan ibu kota negara,” kata Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan agar pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban membayar utang kepada BULOG sebesar Rp 4,5 triliun dan membayar kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp 13,8 triliun.

Semua utang ini akibat penugasan pemerintah kepada lembaga-lembaga ini untuk beras bansos di Bulog dan untuk pupuk subsidi di PT PI.

Menurut Akmal, sebelum berpikir untuk memindahkan Ibu kota Negara, Pemerintah semestinya dapat menyelesaikan persoalan mendasar untuk memperkuat kestabilan pangan nasional, baik dari sisi pengendalian stok dan harga pada bulog maupun memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen pupuk Indonesia.

“Selesaikan dahulu kewajiban utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibu kota negara,” ujar Andi Akmal Pasluddin.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritik pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur dengan menyentil soal kestabilitan pangan dan utang.


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News