Sumut Disarankan Cari Pinjaman Sendiri

"Kalau dari skema yang ada, dengan rencana pelibatan pihak swasta yang begitu besar, maka Inalum bukan dikelola BUMD maupun BUMN, tapi swasta nasional. Hanya 11 persen buat daerah. Kalau setuju begitu, kenapa nggak minta saja langsung (minta 11 persen sesuai kemampuan dana, red) dan Inalum tetap di bawah pemerintah pusat?" sergah Tobing.

Sebelumnya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon selaku jubir 10 bupati/walikota, menjelaskan konsep anyar.  Angka 30 persen itu, lanjutnya, akan dipecah menjadi dua, yakni 20 persen dan 10 persen. Nah, yang 20 persen itu, pemda minta agar pemerintah pusat mau memberikan cuma-cuma alias gratisan, atau biasa disebut golden share.

"Yang 20 persen itu semacam golden share untuk pemda. Yang 10 persen saham kita beli," ujar bupati yang pernah dikirim kuliah singkat ke Harvard University itu.

Hitungan JPNN, jika diperolehkan hanya 10 persen yang dibeli, maka pemda harus siap dana sekitar Rp960 miliar. Jika dana itu ditanggung pemprov sumut dan 10 kabupaten/kota dengan beban sama, maka masing-masing harus siap sekitar Rp87,3 miliar.

Namun, Mangindar belum memutuskan apakah nantinya menggandeng swasta atau tidak untuk membeli 10 persen saham itu, jika tawaran 20 persen saham golden share itu diterima pusat.

Diakui, pembicaraan dengan dua pihak swasta, yakni PT Toba Sejahtera milik Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan dan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), terpaksa harus dilakukan ulang karena munculnya angka 30 persen yang disepakati di Senayan, Selasa malam (22/10) itu.

"Karena konsep awal kita saat bicara dengan dua pihak swasta itu 58,87 persen, bukan 30 persen. Jadi masih perlu dibicarakan lagi," ujar Mangindar.

Bahkan, terang-terangan Mangindar mengatakan, jika pun pihak swasta dilibatkan, maka porsinya akan cukup minim. Yang dominan tetap pemda. Hal ini, lanjutnya, berdasarkan sinyal dari pihak pemerintah dan DPR, yang menurut Mangindar, tidak suka ada keterlibatan swasta dalam pengelolaan Inalum ke depan.