JPNN.com 
Tanggapi Polemik Pemberitaan Izin Tambang Kaitkan Bahlil, Akademisi Berharap Media Massa Utamakan Fakta
Oleh sebab itu, Kumi Laila menyarankan media harus memberikan ruang hak jawab yang sama kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini Menteri Bahlil.
“Media harus memberikan ruang hak jawab,” ujar Kumi Laila.
Sebelumnya, Dewan Pers telah memutuskan laporan pengaduan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait serangkaian berita di Majalah Tempo dengan laporan utama berjudul "Main Upeti Izin Tambang" yang terbit pada edisi 4-10 Maret 2024.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta teradu untuk melayani hak jawab dari pengadu secara proporsional.
“Teradu (Tempo) wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu (Bahlil) secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima,” tulis Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu seperti dilansir Antara, Senin (18/3).(fri/jpnn)
Dewan Pers dalam keputusannya meminta Tempo wajib melayani hak jawab dari Bahlil secara profesional dan disertai dengan permintaan maaf.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua
- Herlambang: Ini Bagian dari Tekanan Terhadap Kebebasan Pers
- Aspebindo Apresiasi Bahlil Buka Suara Soal Izin Tambang
- Bukber di Istana, Nasi Mandi Hingga Candaan Bahlil Jadi Menteri Karena Lucu
- Menteri Bahlil Dukung MTQ Antar Bangsa Digelar di Banjarmasin
- Presiden Didesak Bubarkan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi
