Target Tahun Ini Bangun 120 Ribu Rumah
Contoh lain yang acapkali dikeluhkan adalah pembuatan site plan alias rencana zonasi perumahan mulai dari kawasan hunian hingga fasilitas umum dan sosial.
Nah, site plan yang dibuat pengembang itu hampir selalu disalahkan oleh pemda.
”Padahal insiyur seluruh Indonesia sama, tapi ketika masuk sana (pemda, red) pasti salah. Berarti kan harus melalui orang di dalam,” ungkap dia.
Sekretaris Jenderal DPP Apersi Daniel Djumali menuturkan masalah lain dalam pengembang perumah subsidi adalah soal infrastruktur seperti listrik.
Padahal biaya pemasangan sudah diberikan pada awal. Akhirnya, pengembang pun mengurus infrastruktur sebelum membangun.
”Terutama di daerah yang agak terpencil. Kayak Tanggerang masih ada urus lima bulan,” ujar dia.
Sementara itu, Bank Dunia justru menunjukkan dukungannya terhadap program pemerintah dalam memperluas akses perumahan terjangkau bagi keluarga berpendapatan rendah.
Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia pada tanggal 17 Maret telah menyetujui pendanaan sebesar USD 450 juta untuk membantu program rumah murah tersebut.
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) merasakan adanya kendala perizinan dari pemerintah
- Menyiapkan Rumah Subsidi bagi ASN, Pemprov Sulbar Bekerja Sama dengan BTN
- 669 Rumah Subsidi di Gorontalo Terima Bantuan PSU dari Kementerian PUPR, Ini Lokasinya
- Perbesar Pembiayaan Perumahan, BTN Syariah Siap Jadi Bank Terbesar di Aceh
- 18 Tahun Berdiri, BTN Syariah Salurkan Pembiayaan Rumah Subsidi Capai Rp 19 Triliun
- Mudahkan MBR Punya Rumah, BTN Siap Dukung Skema KPR Rent to Own
- Hillary Lasut Minta Erick Thohir Hadirkan Program Rumah Milenial di Talaud