Teriak Guru Besertifikasi: Ayo Sweeping, Kita Cari Wali Kota

Teriak Guru Besertifikasi: Ayo Sweeping, Kita Cari Wali Kota
Guru bersertifikasi di Pekanbaru menolak TPP dihapus. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Dari penjelasan inilah kemudian dia mempersilakan perwakilan dari Disdik Pekanbaru turut serta dalam rombongan guru dan anggota DPRD Kota Pekanbaru yang akan ke Jakarta mencari kejelasan tentang TPP.

Usai menemui para guru, Firdaus menggelar pertemuan dengan PGRI, Dewan Pendidikan dan jajaran Pemko Pekanbaru di ruang rapat Wali Kota Pekanbaru lantai 3. Di sini disepakati beberapa hal. Termasuk pengiriman utusan bersama ke Jakarta.

Dalam poin kesepakatan yang dicapai, Permendikbud 10/2018 dan 33/2018 dikonsultasikan ke Jakarta hari Rabu dengan utusan, BPKAD, bagian hukum Wali Kota, Dinas Pendidikan, PGRI, dan tiga utusan ASN. Yakni pengawas, guru SMP, SD yang dibiayai oleh pemko.

Lalu guru sertifikasi yang tidak menerima tunjangan karena tidak ada jam sekolah di berikan tunjangan sama dengan nonsertifikasi yakni Rp3,1 juta. Selanjutnya, guru sertifikasi yang menerima Rp2, 6 juta sesuai dengan golongan dibolehkan memilih mengambil Rp3, 1 juta atau Rp2,6 juta sampai waktu penyetaraan.

Guru yang berdemo selama enam hari tidak dikenakan sanksi absensi dari BKPSDM atau sanksi sertifikasi. Wako memberikan instruksi ke BKPSDM dan bagian keuangan untuk tidak ada sanksi apapun untuk para guru. Dan terakhir para guru bertugas kembali seperti biasa, dan menunggu hasil konsultasi utusan yang sepakati ke Jakarta.

''Daripada menperdebatkan aturan hukum yang tak menemui jalan keluar, maka kami sepakat jika regulasi dan aturan hukum tersebut harus dikonsultasikan ke kementerian,'' ucap Wako.

Disdik Pekanbaru memastikan kegiatan proses belajar mengajar masih dapat berjalan dengan baik. Solusinya dengan mengoptimalkan para guru honorer. Sekretaris Disdik Pekanbaru, Muzailis memastikan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan sebaik mungkin. Meski para guru sebagian besar ikut dalam aksi demo.

Salah satu solusi yang dibuat Disdik Pekanbaru yaitu dengan memaksimalkan kerja para guru honorer komite, GTT dan guru bantu. Sementara guru sertifikasi melaksanakan demo menuntut pencairan TTP.

Para guru besertifikasi menolak keputusan Wali Kota Pekanbaru Firdaus menghapus tunjangan perbaikan penghasilan alias TPP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News