Tidak Etis Partai Politik Minta Jatah Pendamping PKH
Rabu, 05 Agustus 2020 – 13:21 WIB
Menurut Saleh, tidak etis juga kalau semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH.
"Kalau etis, ya pendamping itu juga dibagi secara proporsional. Tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil pemilu," jelasnya.
Dia menambahkan pemenang pemilu itu tidak hanya yang suaranya paling banyak. Pemenang pemilu bisa juga diartikan yang lolos ambang batas parlemen. Jadi, kata dia, yang lolos ambang batas parlemen, mestinya berhak juga dapat jatah pendamping PKH.
"Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik. Kalau tidak, ya tidak usah ada intervensi dari politik. Biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini. Partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya," pungkasnya. (boy/jpnn)
Saleh Partaonan Daulay meminta pendamping PKH tidak dimasuki kepentingan partai politik.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Ketua MPR Bambang Soesatyo Ingatkan Pentingnya Pembenahan Parpol, Simak Penjelasannya
- Yandri Susanto: Seluruh DPW dan DPD Minta Zulhas Kembali Pimpin PAN
- Pengamat Dorong Elite Parpol Segera Move On Terima Kemenangan Prabowo-Gibran
- Anies Malam-malam Datangi Kantor PKB, Ini Pembahasannya
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Soal Megawati Jadi Amicus Curiae, Begini Kata Saleh PAN