Tokoh Nasional Sebut 25 Ribu Orang Tolak IKN Nusantara, Jawaban Isran Noor Enak Banget

jpnn.com, BALIKPAPAN - Ditetapkannya sebagian wilayah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mendapatkan respons beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan tidak setuju.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan, suara kurang setuju terhadap pembangunan IKN Nusantara di Benua Etam, masih tetap berlangsung hingga saat ini.
"Saya baru dua minggu lalu dihubungi seorang tokoh nasional. Dia bilang ada 25 ribu orang yang telah menolak ibu kota negara pindah," kata Isran Noor melalui rilis Humas Pemprov Kaltim kepada JPNN.com, Jumat (10/6) sore.
- 10 Paket Proyek IKN Siap Dilelang, Isran Noor Tegaskan Komitmen Soal Smart Forest City
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Isran Noor di hadapan ratusan hadirin yang tergabung di dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) di The Sultan Hotel Jakarta pada Rabu (8/6).
Dalam kesempatan tersebut, Gubenur Isran seolah menjawab pernyataan salah satu tokoh nasional yang menghubunginya itu.
Dengan menegaskan bahwa masih ada 277 juta lebih masyarakat Indonesia yang setuju dan mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.
"Saya jawab itu ukurannya. Jadi kalau ada yang menolak 25 ribu, tetapi masih ada yang jumlahnya yang lebih besar menerima bahkan mendukungnya," tegasnya.
Orang nomor satu di Pemprov Kaltim itu menjelaskan bahwa urusan pemindahan ibu kota negara bukan urusan ecek-ecek, tetapi sebuah big legacy.
Gubernur Kaltim Isran Noor merespons pernyataan salah satu tokoh nasional yang menyebut 25 ribu orang menolak IKN Nusantara. Simak kalimatnya.
- Irwan Fecho: Tol Samarinda-Bontang Jangan Stagnan karena IKN
- Proyek IKN Dikhawatirkan Mengancam Orangutan dan Membuat Teluk Balikpapan 'Jadi Kolam Limbah'
- Kemajuan Papua Tolak Ukur Pembangunan Indonesia Sentris
- Isran Noor: Korupsi Itu Merampas Hak Rakyat
- Kementerian PUPR Mempercepat Penyelesaian Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di IKN
- Akankah Pemerintah Indonesia Berhasil Meyakinkan Warganya Pindah ke Ibu Kota Baru?