UMR DKI Selalu Lebih Rendah Dibanding Bekasi dan Karawang, Ini Penyebabnya
Saat itu hingga 2014 belum ada pedoman untuk menentukan besaran upah minimum pegawai kecuali Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Kenapa UMP kita kalah dengan UMP kota Bekasi dan Karawang? Nah, ini kalahnya pada saat periode pertama. Pada saat periode pertama tidak ada pedoman yang melandasi penetapan UMP," ujar Andri saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).
Disebabkan tak ada pedoman, Andri menyebutkan kebanyakan Kepala Daerah pengin menaikan UMP setinggi-tingginya.
"Mohon izin, maaf nanti kalau saya salah memprediksi. Jadi, di situlah biasanya kepala daerah gede-gedean pak. Jadi, di start itu kami kalah tuh," tuturnya.
Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 terbit, nilai UMP DKI tak bisa lagi menyalip ketiga kota itu.
Sebab, acuan yang dipakai merupakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tingkat nasional.
"Jadi, di sinilah pak, sayangnya kami kalah terus. Karena memang sudah terkunci dengan PP-nya tersebut," tambah Andri. (mcr4/JPNN)
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Andri Yansyah mengungkapkan Jakarta selalu kalah dalam hal Upah Minimum Regional (UMR) dibandingkan Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Karawang.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
- Posko THR Tutup, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Sebut Jumlah Aduan Menurun
- Demo Kepung Kantor Gubernur Jatim, Partai Buruh & Serikat Pekerja Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
- Akademisi Nilai Kenaikan Upah Minimum dalam PP 51/2023 Sudah Rasional
- Menaker Ida Fauziyah Sampaikan Apresiasi Kepada Gubernur yang Telah Tetapkan UMP 2024
- Rumah Pj Gubernur DKI Dijaga Ketat TNI-Polri, Ada Apa, Nih?
- Pemerintah Kembali Ingatkan Gubernur Umumkan Kenaikan UMP 2024