Penyelesaian Polemik Mutasi Pejabat di Aceh
UUPA dan MoU Helsinki Harus Jadi Rujukan
Jumat, 17 Maret 2017 – 12:58 WIB
"Dalam UUPA juga tidak melarang bahwa Gubernur tidak boleh melakukan pelantikan pejabat, sama seperti pasal 74 UUPA yang menyatakan bahwa Perselisihan Pilkada di Aceh ke Mahkamah Agung, tetapi pasal tersebut tidak berubah dan masih dipakai," tegasnya.
“YARA dari awal sudah mendorong dan mneyarankan kepada Gubernur agar dalam hal pelantikan Pejabat di Aceh harus menggunakan landasan hukum UUPA, ketika ini dilakukan oleh Gubernur maka kami berkewajiban mempertahankan apa yang telah kami sarankan kepada gubernur," pungkasnya.(fri/jpnn)
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadlulah meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada jajaran kabinetnya. Arahan kepada kabinet
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren dan Keluarganya
- Ngabalin Berkata Begini soal Grace Natalie & Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden Jokowi
- Sultan Sebut Hubungan Erat Indonesia-China Karena Kecakapan Diplomasi Presiden Jokowi
- Jokowi Menugaskan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
- Grace Natalie PSI Dapat Tugas dari Presiden Jokowi di Pemerintahan
- Bendungan Ameroro Garapan PT Hutama Karya Hadirkan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat