Versi DPD, Pilkada Berpotensi Hemat Anggaran Hingga Rp 2 Triliun
Berdasar pertimbangan tersebut DPD terus mengimbau berbagai pihak untuk meninjau kembali pilkada pada 2020, yang justru menimbulkan pembengkakan anggaran yang menyulitkan daerah.
Kholik menegaskan aspek kesehatan dan keselamatan warga harus menjadi prioritas.
“Terlebih ada ruang untuk melakukan penghematan biaya yang signifikan dan sekaligus memperbaiki tahapan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada," kata dia.
Seperti diketahui, penyelenggaraan pilkada di era pandemi yang direncanakan akan mulai bergulir mulai pertengahan Juni 2020, dinilai banyak kalangan berisiko menjadi salah satu sumber penyebaran wabah.
Data dari sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada masih berjuang mengatasi penyebaran virus Covid-19. Selain itu, konsekuensi membengkaknya anggaran tidak dapat dihindari. KPU mengajukan tambahan anggaran sampai Rp 5 triliun untuk penyediaan APD dan menambah jumlah TPS. (boy/jpnn)
Penyelenggaraan pilkada di era pandemi rencananya akan mulai bergulir mulai pertengahan Juni 2020.
Redaktur & Reporter : Boy
- Calon Panwascam di Serang Mulai Jalani Tes CAT
- MoU NPHD Pengamanan Pilkada 2024, Pj Gubernur Sumsel: Mari Bersama Menjaga Iklim yang Kondusif
- PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Cakada se-Indonesia
- KPU Makassar: Tak Ada Calon Kepala Daerah Jalur Independen
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPW PPP Banten Rapatkan Barisan
- Daftar Cabup Keenam Parpol Besar, Afni Siap Rangkul Semuanya untuk Siak