Warning dari Kementerian ATR/BPN Soal Oknum PPAT Terlibat Kasus Mafia Tanah
Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap menginginkan agar kegiatan ini mampu menjadi bekal bagi para PPAT sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih baik, serta tetap menjaga hubungan baik antarmitra, yaitu sama-sama memberikan manfaat untuk kebaikan semua,” harapnya.
Hapendi berharap tidak ada lagi oknum PPAT yang melanggar kode etik dan bisa bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas saat menjalani roda organisasi.
“Sudah menjadi rahasia umum banyak PPAT tersangkut kasus hukum," kata Hapendi.
Oleh karena itu, Hapendi menegaskan penguatan advokasi akan dilakukan, termasuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti dengan kantor-kantor BPN, Polri, dan instansi pemerintah atau lembaga lainnya. (mcr18/jpnn)
Kementerian ATR/BPR banyak menerima laporan terkait pelayanan PPAT, termasuk keterlibatan oknum PPAT dalam kasus mafia tanah.
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi
- Menteri AHY Ungkap Puluhan Mafia Tanah Sudah Masuk Target Operasi, Tunggu Saja!
- Besok, Presiden Jokowi akan Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi
- Badan Bank Tanah & Polri Bersinergi untuk Laksanakan Tugas dan Fungsi
- Oknum Anggota DPRD Blora Terseret Kasus Mafia Tanah, Polda Jateng: Kami Akan Proses Sesuai Aturan
- Merasa Ditipu Mafia Tanah, Diplomat Indonesia Menuntut Keadilan
- Mafia Tanah di Jawa Timur Diamankan, Ribuan Sertifikat Dipalsukan