Wawali Samarinda Tolak Bansos Dihapus
Kamis, 25 Desember 2014 – 03:33 WIB
Sementara itu, Nusyirwan juga mengkritisi wacana pemerintah pusat yang hendak melakukan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun ke depan. Padahal setiap tahunnya, daerah selalu membutuhkan PNS sesuai kompetensi bidang dan beban kerja.
"Kalau di Jawa mungkin bisa saja karena SDM-nya berimbang antara PNS dengan swasta. Tapi tidak untuk daerah lain. Termasuk di Samarinda sendiri. Jadi tidak bisa dipukul rata," pungkas Nusyirwan.(yes/lee)
SAMARINDA - Wacana penghapusan dana bantuan sosial (Bansos) yang diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sepertinya belum bisa diterima semua daerah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun