Wow..., Bakal Banyak Kada Antre Jadi Pesakitan karena Kasus Hutan

Ono juga mengatakan bahwa transparansi data merupakan hal penting. Ia tak mau usulan alih fungsi hanya demi kepentingan pemilik modal.
“Kalau itu kaitannya dengan rakyat kacil, kita harus mendorongnya. Tapi kalau berkaitan dengan korporasi dan kaitan industri, kita harus kritis soal ini,” ucapnya.

Sedangkan Gubernur Kepri M Sani dalam kesempatan itu membeber persoalan ketidakpastian soal wilayah hutan di wilayah Kepri, khususnya Batam. Menurutnya, kondisi di Kota Batam saat ini ada wilayah hutan yang ternyata sudah menjadi permukiman lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan industri hingga perkantoran.

“Padahal ada bukti kepemilikan, HPL (hak pengelolaan lahan). Sudah banyak industri yang berkembang di sana tapi tiba-tiba masuk kawasan lindung,” kata Sani dalam rapat dengar yang dimpimpin Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo itu

Persoalan ketidakpastian status hutan itu membuat Kepri tak kunjung punya rencana tata ruang wilayah (RTRW). “Kita satu dari 19 provinsi yang belum punya RTRW,” paparnya.

Namun, ia memastikan tidak ada permainan di balik usulan alih fungsi hutan itu. “Saya yakin tidak ada yang bermain. Saya sudah 48 tahun mengabdi, capek kalau harus sekolah lagi (dipenjara, red),” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Babel Rustam Effendi. Ia tak mau dituduh memuluskan permainan dengan proses alih fungsi hutan di daerahnya.

Ia justru menantang untuk buka-bukaan jika memang ada permainan. “Mari kita sikat. Saya ini sudah 25 tahun jadi kader PDIP. Saya perlu pertahankan nama baik partai saya juga. Dan di pundak saya ini ada masyarakat,” katanya.

Hanya saja, katanya, di Babel persoalannya memang tak mudah. Rustam menegaskan bahwa wilayah daratan Babel hanya sekitar 19 persen. Namun, 90 persen dari lahan daratan di Babel justru dikuasai PT Timah.