Daerah Rabu, 10 Juni 2026 – 11:50 WIB
Sesuai Arahan Bupati Hasbi, Gaji PPPK & P3K Paruh Waktu Dibebankan ke APBD
Sesuai Arahan Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki, Gaji PPPK & P3K Paruh Waktu Dibebankan ke APBD
Kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Cirebon, sehingga PPPK aman bisa berlapang dada.
Sesuai Arahan Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki, Gaji PPPK & P3K Paruh Waktu Dibebankan ke APBD
Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyebut ruang fiskal pembangunan daerah menjadi kecil ketika belanja pegawai mencapai 70 persen…
Komisi II DPR usul revisi UU HKPD agar pemda punya kepastian hukum jika belum mampu pangkas belanja pegawai…
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah tak merekrut lagi tenaga honorer, terlebih mengambil mereka yang tak berketerampilan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menginstruksikan koreksi Anggaran Perubahan 2026 untuk prioritas pembangunan jalan.
Ketum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini menekankan pentingnya penguatan APBD-APBN untuk pesantren.
Mantan Gubernur Sultra Nur Alam dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi APBD untuk Unsultra.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Jakarta, Judistira Harmawan mengatakan target menghentikan pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang butuh…
Mendagri Tito dalam arahannya menekankan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah
Tak terpengaruh kebaikan efisiensi, Pemkot Semarang tetap bisa membayar gaji PPPK.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan APBD Sulteng masih mampu membiayai PPPK, termasuk membayar gaji PPPK. Tidak ada…
Ketua DPD KNPI Riau Fuad Santoso menilai inovasi yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Pekanbaru berpotensi membawa perubahan signifikan.
Pramono Anung Wibowo menegaskan pembangunan Taman Bendera Pusaka tidak menggunakan APBD.
Menurut Pramono, pembangunan kawasan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 134 miliar yang sepenuhnya tidak bersumber dari APBD
Dana pilkada dari APBD bisa dialihkan untuk program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja daerah sepanjang tahun 2025 sebesar Rp 1.246,6 triliun.
DPRD Kota Bogor menutup Masa Sidang 2025 dengan menerima 1.270 aspirasi warga melalui kegiatan reses.
Belanja subsidi dan program bantuan sosial (bansos) dalam APBN 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
Ini penegasan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat menjadi Keynote Speaker pada BeritaSatu Regional Forum 2025 bertema 'Empowering Regions,…
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. H. Edward Candra menyampaikan jawaban resmi terhadap…