Keputusan Pemerintah dengan Perppu no 2 tahun 2017 tentang Ormas merupakan jawaban dari urgensi yang dihadapi masyarakat.
Keputusan segelintir masyarakat Jakarta yang enggan mengurus jenazah warga beberapa waktu lalu masih membekas di hati Sekretaris Jenderal…
Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) terus menunjukkan dukungan kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan Perppu No 2 2017 tentang Ormas.
Pemerintah sudah resmi mencap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan ilegal di Indonesia.
Keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no 2 Tahun 2017 mendapat dukungan dari sejumlah kalangan.
Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) Djunaidi Sahal mendesak pemerintah segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
JPNN.com 
