Opini Minggu, 18 Mei 2025 – 13:35 WIB
Dilema Konstitusional Dalam Penetapan PPHN: TAP MPR, UU Atau Konvensi?
PPHN akan menjadi dokumen yang disahkan oleh MPR melalui mekanisme resmi dan memiliki kekuatan moral-politik yang tinggi.
TAP MPR 1/2003 merupakan hal fundamental dalam mengatur status hukum ketetapan-ketetapan MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI 1945
PPHN akan menjadi dokumen yang disahkan oleh MPR melalui mekanisme resmi dan memiliki kekuatan moral-politik yang tinggi.
Pimpinan MPR di akhir masa jabatan periode 2019-2024 melakukan pertemuan Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto
Tiga presiden sudah direhabilitasi nama baik mereka. Bung Karno dalam kaitan dengan politik, Pak Harto dalam kaitan KKN,…
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR Idris Laena memuji keputusan pimpinan dan anggota MPR memberi kejelasan status mantan…
Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB KH Maman Imanulhaq mengapresiasi kinerja FPKB atas pencabutan TAP MPR yang memulihkan…
Yusril mengatakan PPB memohon pengujian kepada MK agar MPR berwenang membuat Tap demi untuk menyelamatkan negara jika terjadi…