Pada 2023 ini terdapat 17 gubernur yang akan mengakhiri masa jabatan kepala daerah tingkat provinsi.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan larangan bagi anggota TNI-Polri menjadi Pj. Kepala Daerah. Begini kalimatnya.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kedua uji materi atau judicial review Pasal 201 Ayat (10) dan ayat (11) UU…
Jelang berakhirnya masa jabatan 101 kepala daerah, UU Pilkada kembali digugat ke MK
Pengamat hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan KPU mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap UU Pemilu…
Margarito Kamis meminta pemerintah dan DPR untuk memikirkan bangsa ini dengan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menginginkan terjadinya revisi UU Pemilu, serta digelarnya pilkada serentak pada 2022 dan 2023.
Fraksi Partai Golkar menarik diri dari pembahasan revisi UU Pemilu, sekaligus mendukung Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan serentak…
PDI Perjuangan menganggap UU Pilkada Serentak belum diperlukan. Namun, ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi.
MK sudah memutuskan menolak gugatan uji materi UU Pilkada terkait syarat pemilih sudah menikah meskipun belum berusia 17…
Johan menilai Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang ada saat ini tumpang tindih.
Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo diduga melakukan mutasi dan pemecatan 1.381 aparatur sipil negara…
Kapuspen Kemendagri Bahtiar Bahtiar mengatakan, tidak ada larangan bagi mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan jika diusung sebagai calon…
Pelatikan Isdianto sebagai wakil gubernur Kepulauan Riau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pilkada
Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri saat ini mendalami konsep tentang kepala daerah terpilih diberi kewenangan untuk memilih…
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016…
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan yang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali…
JPNN.com 
