Diterima PNS, Guru 3T Tetap di Pelosok

jpnn.com - JAKARTA - Setelah berjalan lebih dari dua tahun, program sarjana mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (SM3T) akhirnya mendapatkan pengakuan lebih tinggi.

Dalam seleksi CPNS 2014 ini, dialokasikan secara khusus 1.000 lowongan abdi negara untuk peserta program SM3T.
 
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, SM3T adalah program Kemendikbud. Tetapi ketika sudah diangkat menjadi PNS, status kepegawaiannya bukan menginduk ke Kemendikbud.
 
"Para PNS dari saringan SM3T tetap menjadi pegawai daerah dimana mereka ditempatkan," katanya. Setiawan menuturkan seluruh kuota guru PNS untuk peserta SM3T diperebutkan antar sesama peserta program SM3T.
 
Karena berstatus sebagai pegawai pemda tempat mengajar, maka PNS dari program SM3T tidak bisa memilih sekolah di daerah asal atau di kawasan perkotaan. Program SM3T ini menempatkan sarjana pendidikan yang baru lulus dari PTN seluruh Indonesia, ke daerah-daerah terpencil.

Jadi tidak jarang sarjana dari pulau Jawa, mengajar di Maluku atau NTT. Kemudian sarjana pendidikan dari Makassar, banyak yang ditempatkan di pedalaman Papua dan Papua Barat.
 
"Setelah diangkat menjadi PNS, para peserta program SM3T ini tetap melanjutkan di sekolah asal," jelasnya.

Setiawan menuturkan program SM3T ini sangat baik. Sebab semangatnya adalah pemerataan akses kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia.
 
Dengan diturunkannya sarjana-sarjana pendidikan dari kampus negeri, diharapkan layanan pendidikan di daerah terpencil bisa lebih berkualitas. Keluhan selama ini, guru PNS asli yang mengajar di sekolah terpencil sering tidak ada di sekolah.

Mereka lebih menyibukkan diri di pusat kabupaten dengan alasan urusan adminsitrasi, ketimbang mengajar para siswa di pedalaman.
 
Peminat program SM3T saat ini terus meningkat. Setiap tahun, rata-rata jumlah pelamar program SM3T se-Indonesia berjumlah 8 hingga 9 juta orang. Tetapi karena terbatasnya anggaran, yang diterima hanya sekitar 3 ribu orang saja.
 
Mereka diantaranya ditempatkan di pedalaman provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Kemudian juga ada di Maluku dan Kalimantan Timur. (wan)