DPRD DKI Habiskan Rp 28 Miliar untuk WC Mewah

jpnn.com - KEBON SIRIH - Rencana penghematan anggaran dalam kondisi fiskal sulit tampaknya omong kosong belaka. Setidaknya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Buktinya, rencana renovasi WC dan aula DPRD DKI Jakarta menghabiskan anggaran sebanyak Rp 28 miliar atau setara dengan membangun gedung dua lantai yang sangat mewah di Jakarta.

Selain itu, pelaksanaan tender renovasi ini tampaknya dilakukan dengan diam-diam. Buktinya, tanpa banyak yang tahu, proyek milik Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta tersebut sudah dikerjakan sejak seminggu terakhir. Sejumlah pekerja sudah mulai melakukan pembenahan di toilet lantai tiga.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan bahwa HPS (harga perkiraan sendiri) atau pagu-nya sendiri mencapai Rp 30 miliar. ’’Jelas ini pemborosan,’’ ucap sebuah sumber di internal Pemprov DKI Jakarta.

Dari dokumen yang diperoleh Jawa Pos, pemenang tender renovasi ini adalah PT Hana Huberta dengan penawaran Rp 28 miliar. Ini juga menimbulkan aroma konspirasi. Karena ada penawar dengan harga lebih murah (meski tetap mahal juga), Rp 24 miliar.

Sebagai perbandingan nilai proyek WC dewan adalah dengan iklan rumah. Di sejumlah situs jual beli rumah, harga rata-rata rumah di Pondok Indah (salah satu kawasan perumahan paling elit di Jakarta) adalah Rp 20 miliar. Sebagai contoh, ada satu rumah bertingkat mewah dengan luas tanah 424 meter persegi dan luas bangunan 525 meter persegi ditawarkan hanya Rp 23 miliar saja.

Dugaan main proyek di DPRD DKI Jakarta pun merebak. Karena renovasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, gedung DPRD DKI baru saja mengalami renovasi total pada pertengahan 2013 lalu.Yang direnovasi kali ini adalah ruang rapat alat kelengkapan dewan (komisi, badan-badan), juga perbaikan marmer bagian depan serta belakang.

Renovasi itu total menghabiskan anggaran Rp 47 miliar. Namun, belum setahun renovasi, plafon di lantai tiga sudah jebol. Ketika itu, pihak Dinas Perumahan dan Gedung DPRD DKI Jakarta saling lempar tanggung jawab dengan pihak Sekretariat Dewan. Pihak Setwan menilai kontraktor yang tidak beres, sementara pihak Dinas Perumahan menuding balik bahwa Setwan yang tidak cakap dalam melakukan maintenance gedung dewan.

Indikasi kedua bahwa proyek tersebut tidak sesuai kebutuhan adalah sederhana saja. Karena kondisi toilet di gedung dewan masih sangat baik. Pantauan Jawa Pos sendiri menyebutkan tidak pernah ada masalah dengan gedung dewan. Airnya masih mengalir lancar. Semua urinoir (tempat pipis) masih baik dipergunakan, juga WC-nya tidak ada masalah. Pertanyaannya, kalau semuanya masih baik-baik saja, kenapa harus direnovasi?