Era Otda Picu Jebloknya Mutu Pendidikan

JAKARTA -- Angka kelulusan peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA tahun ini, yang tidak beranjak jauh dibanding angka kelulusan tahun lalu, menunjukkan pemerintah tidak berupaya serius memperbaiki mutu pendidikan. Tidak adanya pergesaran peringkat daerah tahun ini dibanding tahun lalu, juga mengindikasikan pemerintah tidak melakukan pemetaan standar mutu pendidikan. Seperti tahun lalu, tahun ini yang terbaik masih ditempati Bali dan terburuk NTT.

Anggota Komisi X DPR TB Dedi S Gumelar menilai, kenaikan persentase kelulusan dari tahun lalu 99,04 persen menjadi 99,22 persen tahun ini, tidak bisa lantas dikatakan telah terjadi kenaikan mutu pendidikan. "Kalau dilihat statistik, ada perbaikan 0,18 persen. Tapi secara substantif, kenaikan ini angka murni hasil ujian atau gabungan kecurangan," ujar Dedi Gumelar, politisi dari PDI Perjuangan yang biasa dipanggil Miing itu, kepada JPNN, Minggu (15/3).

Miing menyebutkan setidaknya ada dua faktor utama buruknya mutu pendidikan di tanah air. Pertama, pemerintah pusat tidak serius melakukan pemetaan mutu pendidikan. Mestinya, dari hasil UN tahun lalu, dimana wilayah Indonesia timur kualitasnya buruk, digenjot dalam setahun. "Nyatanya NTT tetap terburuk. Saya gak kaget jika Indonesia timur anjlok. Ini membuktikan pemerintah tidak melakukan upaya untuk keadilan mutu guru dan perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah timur," terang Miing.

Dia mengingatkan pemerintah pusat bahwa sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, UN bukan bertujuan untuk melepaskan begitu saja siswa dari sekolah. "Tapi lebih dari itu, untuk pemetaan standar mutu pendidikan. Mana yang buruk, ya diperbaiki. Jika sama saja, berarti pemerintah tidak berbuat apa-apa," cetusnya.