Seleksi Ulang CPNS di Daerah yang Terbukti Curang
Kecurangan Libatkan Pejabat Daerah
Rabu, 23 Februari 2011 – 02:42 WIB
BOGOR—Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah melakukan verifikasi sekaligus investigasi terhadap pelaksanaan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 di sejumlah daerah. Kesimpulan awal didapat, kecurangan tes CPNS 2010 yang diindikasi terjadi di 47 Kabupaten/Kota, ada yang melibatkan pejabat daerah.
‘’Hasil investigasi memang sampai kesitu, ada keterlibatan pejabat daerah. Meski banyak juga anak pejabat yang tidak lolos. Kita dapatkan ini bukan hanya dari laporan resmi tapi dari laporan tim investigasi yang turun ke daerah. Inilah yang akan kita tindaklanjuti nantinya ke Mendagri,’’ kata Menpan-RB, EE Mangindaan kepada wartawan, Selasa (2/2) saat ditemui di Istana Bogor usai retret ekonomi.
Baca Juga:
Tindaklanjut ke mendagri, kata Mangindaan, diperlukan bilamana memang terbukti, ada kepala daerah atau pejabat daerah yang melakukan kecurangan. Untuk sanksi yang akan diberikan, nantinya antara Menpan-RB dan Mendagri akan melakukan komunikasi lebih lanjut.
‘’Saya akan berkomunikasi lagi nanti dengan Mendagri. Kalau memang terbukti, sanksinya tentu di Mendagri. Saya hanya tegaskan, jangan sampai kejadian ini terjadi lagi di CPNS 2011. Karena itu harus kita tuntaskan tahun ini berbagai persoalan yang terjadi di 2010,’’ kata Mangindaan.
BOGOR—Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah melakukan verifikasi sekaligus investigasi terhadap
BERITA TERKAIT
- Resinergi, Inovator Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Sukses Raih Pendanaan dari NEV
- FIR Kepri-Natuna Kini Dipegang Penuh RI, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Harapan Begini
- Prakiraan Cuaca di Riau 30 April 2024, BMKG: Hujan dan Angin Kencang, Waspada
- Mencekam, Kantor dan Rumah Dinas Polsek Homeyo Diserang, 1 Warga Meninggal
- Suryan Widati Sandang Gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam UMJ, Begini Disertasinya
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat