Wamenpan & RB : Banyak APBD Tidak Pro Rakyat
Sabtu, 14 Januari 2012 – 23:23 WIB
JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) harus bersumber dari hasil musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat kelurahan. Pasalnya, banyak daerah yang RAPBD-nya disusun tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. "Jadi jangan dibalik seperti yang banyak terjadi sekarang. Ditetapkan dulu atas lobi-lobi eksekutif-legislatif baru disosialisasikan ke masyarakat. Jadi peran masyarakat tidak ada, mereka hanya menerima hasilnya saja. Jangan heran kalau kemudian masyarakat tidak menggunakan atau merawat fasilitas yang disediakan pemerintah," tuturnya.
"Banyak APBD yang ditetapkan tidak pro masyarakat. Itu kenapa? Karena perencanaannya bukan mewakili aspirasi masyarakat bawah, tapi lebih pada kepentingan elit politik maupun pejabat," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Jakarta, Sabtu (14/1).
Baca Juga:
Wajar saja kemudian, anggaran habis tapi hasil (outcome) tidak dirasakan masyarakat. Seharusnya, lanjut Eko Prasojo, musrembang dibicarakan di tingkat kelurahan, kemudian hasilnya dibawa ke tingkat kecamatan, dan terakhir di pemkot/pemkab. Hasil dari musrembang itu menjadi bahan RAPBD yang akan dibahas dengan DPRD dan selanjutnya disahkan menjadi APBD.
Baca Juga:
JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) harus bersumber dari hasil musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat
BERITA TERKAIT
- Pesan Penting Kemendagri dalam Musrenbang Riau 2024
- 5 Berita Terpopuler: Seleksi PPPK, Seluruh Honorer Diangkat ASN, Gaji 13 Menanti
- Terima Kunjungan Country Head YouTube Indonesia, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Hal Ini
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Menyeluruh Harus Segera Diwujudkan
- Ketua MPR Sebut Keputusan Jenderal Agus Subiyanto soal Penyebutan OPM Sudah Tepat
- Human Initiative Targetkan'Sebar Kurban' Jangkau Pelosok dan Wilayah Krisis Kemanusiaan