Wamenpan & RB : Banyak APBD Tidak Pro Rakyat
Sabtu, 14 Januari 2012 – 23:23 WIB
JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) harus bersumber dari hasil musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat kelurahan. Pasalnya, banyak daerah yang RAPBD-nya disusun tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. "Jadi jangan dibalik seperti yang banyak terjadi sekarang. Ditetapkan dulu atas lobi-lobi eksekutif-legislatif baru disosialisasikan ke masyarakat. Jadi peran masyarakat tidak ada, mereka hanya menerima hasilnya saja. Jangan heran kalau kemudian masyarakat tidak menggunakan atau merawat fasilitas yang disediakan pemerintah," tuturnya.
"Banyak APBD yang ditetapkan tidak pro masyarakat. Itu kenapa? Karena perencanaannya bukan mewakili aspirasi masyarakat bawah, tapi lebih pada kepentingan elit politik maupun pejabat," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Jakarta, Sabtu (14/1).
Baca Juga:
Wajar saja kemudian, anggaran habis tapi hasil (outcome) tidak dirasakan masyarakat. Seharusnya, lanjut Eko Prasojo, musrembang dibicarakan di tingkat kelurahan, kemudian hasilnya dibawa ke tingkat kecamatan, dan terakhir di pemkot/pemkab. Hasil dari musrembang itu menjadi bahan RAPBD yang akan dibahas dengan DPRD dan selanjutnya disahkan menjadi APBD.
Baca Juga:
JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) harus bersumber dari hasil musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat
BERITA TERKAIT
- WWF ke-10 di Bali, Putu Rudana Usul Tiap Negara Bikin Omnibus Law Tentang Air
- Ditjen Diktiristek Tampilkan Ratusan Karya Seni Visual, Indah & Menarik
- KKN Universitas Bhayangkara dan Desa Sriamur Bersinergi Cegah Kenakalan Remaja
- Jaksa Didesak Tuntut Maksimal Para Terdakwa Dugaan Korupsi Tol MBZ
- Terima TPP Rp 500 Ribuan, Guru di Yogyakarta Minta Pemerintah Lebih Adil
- Jokowi Bakal Langsung ke Lokasi Bencana Galodo Sumbar