Pemerintah Terkesan Bikin Hubungan Rumit dengan Papua
Sabtu, 16 Juni 2012 – 16:04 WIB
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, Diaz Gwijangge memertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan tindak kekerasan aparat negara terhadap masyarakat Papua.
"Harus ada jaminan batas waktu berakhirnya tindak kekerasan di Papua yang dilakukan oleh aparat negara. Pembiaran negara terhadap tindak kekerasan di Papua dengan alasan apapun bisa mengundang masyarakat dunia untuk bertindak," kata Diaz Gwijangge, saat dihubungi JPNN, Senin (16/).
Baca Juga:
Diingatkannya, perlakuan negara yang dahulunya tidak manusiawi terhadap Timor Leste telah membuat kawasan tersebut lepas dari pangkuan NKRI. "Agar pengalaman buruk dan memalukan itu tidak terulang kembali, sebagai wakil rakyat Papua di DPR saya menegaskan perlakukan masyarakat Papua layaknya sebagai warga negara yang berdasarkan hukum ini," tegas Diaz Gwijangge.
Sudah terlalu banyak korban nyawa sia-sia di Papua. Mako Tabuni hendaknya jadi korban terakhir kekerasan di Papua. Jangan ada lagi nyawa melayang hanya gara-gara negara tidak sanggup mengelola aparaturnya dalam melaksanakan tugas-tugas negara, harap politisi Partai Demokrat itu.
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Papua, Diaz Gwijangge memertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan tindak
BERITA TERKAIT
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua
- Pemerintah Putuskan HAP Jagung Naik Menjadi Rp 5.000
- Aktivis 98 Sebut Presiden Jokowi Mengkhianati Cita-Cita yang Diperjuangkan Reformasi
- Enam Kapal Perang Disiapkan Untuk Operasi Trisila di Papua & Maluku