Fraksi Dinilai Hanya Kebiri Kedaulatan Rakyat

JAKARTA-Keberadaan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat. Sebab selain hanya berperan sebagai perpanjangan tangan dan kendaraan politik partai, keberadaan fraksi juga dinilai telah menghabiskan anggaran negara tanpa terlihat banyak berperan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Pusat, Adi Warman, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (3/10).

“Keberadaan fraksi-fraksi merupakan bagian dari struktur partai, kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai-partai yang memiliki kursi di lembaga ini. Baik di tingkat nasional sampai daerah,”u ngkapnya di sela-sela sidang lanjutan uji materi GNPK, yang memohon agar MK membubarkan fraksi-fraksi di DPR.

Menurut Adi, lewat keberadaan fraksi-fraksi ini, terlihat banyak sekali kepentingan kelompok tertentu dijalankan. Bahkan diantaranya sampai-sampai dilakukan dengan mengeliminasi kedaulatan rakyat. Tentu saja, katanya, hal-hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22c ayat (1) UUD 45.