Nazaruddin Tak Dapat Remisi
jpnn.com - JAKARTA - Momen lebaran menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh semua umat islam, tidak terkecuali bagi para narapidana. Pasalnya Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemekumHAM) biasa memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada narapidana yang beragama islam khusus saat perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Tetapi sayangnya pada lebaran kali ini, remisi khusus tersebut tidak berpihak kepada Muhammad Nazaruddin. Sebabnya mantan bendahara partai Demokrat tidak mendapatkan remisi khusus tersebut. "(Nazaruddin-red) Gak dapat PP No 99 Tahun 2012 (remisi-red)," ujar Amir Syamsuddin, Menteri Hukum dan HAM saat melaksanakan open house di Jakarta.
Pihaknya menegaskan pemberian remisi kepada semua narapidana terutama kepada narapidana khusus yakni kasus korupsi, narkotika dan terorisme dapat diberikan pengurangan hukuman asalkan sudah memenuhi syarat yang ditentukan dan melewati proses di Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hal itu menurutnya sudah diatur dalam PP No 99 tahun 2012 yang mengatur tentang pembatasan remisi bagi terpisana kasus korupsi, narkoba dan terorisme.
"Saya tidak perlu tahu namanya siapa, aturan itu tidak diberlakukan khusus kepada siapa. Sepanjang criteria orang yang mau diberikan terpenuhi yaitu melewati proses di TPP dan ada rekomendasi Badan Pemasyarakatan (Bapas)," tandasnya.
Namun saat didesak siapa lagi narapidana koruptor yang tidak mendapatkan remisi, Amir enggan membeberkan namanya. "Saya tidak perlu tahu namanya siapa," pungkas dia. (sar)
JAKARTA - Momen lebaran menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh semua umat islam, tidak terkecuali bagi para narapidana. Pasalnya Pemerintah melalui
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pj Gubernur Sumsel Beri Edukasi Tentang Stunting kepada Masyarakat
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat