Ahok Ditantang Revisi UU DKI

Ahok Ditantang Revisi UU DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama alias Ahok. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto Emik mengapresiasi sikap Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama yang menolak Pilkada oleh DPRD. Sikap Ahok cerminan mayoritas publik yang menginginkan Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.

"Sikap Ahok menolak RUU Pilkada yang berisi mekanisme pemilihan lewat DPRD layak diapresiasi. Apalagi Ahok sampai berani memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Ini bisa dianggap sebagai bagian dari konsistensi atas sikapnya itu," terangnya.

Penolakan Ahok, kata dia juga, sudah sesuai dengan keinginan mayoritas publik. Hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sebanyak 81,25 persen responden menginginkan Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, dan hanya 10,71 persen yang menyetujui Pilkada lewat DPRD.

Kendati begitu, Sugianto menantang Ahok membuktikan konsistensinya dengan tidak sekedar keluar dari Partai Gerindra, tapi juga harus mengubah tradisi pengangkatan perangkat kota adminsitrasi atau kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Agar lima wali kota dan satu bupati Kepulauan Seribu bisa dipilih secara langsung oleh warga Jakarta, maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI harus direvisi.

Karena itu, menurut Sugiyanto juga, Ahok harus berinsiatif merubah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, karena pasal ini menyatakan wali kota/bupati di wilayah DKI Jakarta diangkat oleh Gubernur Jakarta atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

"Kalau Ahok sukses mengubah mekanisme penujukkan wali kota dan bupati di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, maka sangat tidak pantas publik meragukan konsistensinya dan mundurnya Ahok dari Partai Gerindra tidak bisa dianggap untuk pencitraan semata. Ahok benar-benar konsisten bahwa pemimpin harus dipilih oleh rakyat," ucap juga pengamat yang akrab disapa dengan sebutan SGY itu juga.(wok)


JAKARTA - Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto Emik mengapresiasi sikap Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News