Politisi Golkar Dukung Cara Presiden Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet, termasuk untuk menentukan cara seleksi menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan.
Karena itu, meminta saran KPK dan PPATK pun merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden. Bukan mengurangi kewenangannya.
"Meminta saran KPK dan PPATK untuk seleksi menteri bagus saja untuk upaya pencegahan korupsi dan uji integritas," ujar Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh dalam pesan elektroniknya yang diterima JPNN, Kamis (23/10).
Menurutnya, dalam politik kalau ada yang tersisihkan karena suatu proses, itu merupakan hal yang biasa saja. Apalagi catatan KPK dan PPATK merupakan tanggung jawab hukum setiap warga negara Indonesia.
"Jadi ini (meminta masukan dari KPK dan PPATK, red) jauh dari proses penzaliman," katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA - Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet, termasuk untuk menentukan cara seleksi menteri yang akan membantunya lima tahun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gelar Evaluasi dan Asistensi, Kementan Siap Kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih
- Banjir Disertai Longsor di Luwu Sulsel, 14 Warga Meninggal Dunia
- Soal Upacara HUT ke-79 RI di IKN, RK Bilang Fasilitas Penunjang Sudah Selesai Dibangun
- 14 Warga Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Luwu
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Ternyata Perincian Formasi Belum Beres, Ini Datanya
- 5 Berita Terpopuler: Penting! Info Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Jadwalnya Juga Sudah Keluar