Takut Bebas Bersyarat Syamsul Arifin jadi Polemik
jpnn.com - JAKARTA - Hingga kemarin mantan gubernur Sumut Syamsul Arifin belum juga mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Terpidana kasus korupsi APBD Langkat itu masih mendekam di LP Sukamiskin, Bandung.
Padahal, usulan pembebasan bersyarat sudah diajukan awal Agustus 2014, dengan perhitungan awal Oktober 2014 Syamsul sudah menghirup udara bebas.
Meski demikian, Kalapas Sukamiskin, Bandung, Giri Purbadi, membantah pembebasan bersyarat Syamsul terganjal aturan baru, yakni Peraturan Menkumham Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.
Menurut Giri, yang terjadi adalah proses administrasi pembebasan bersyarat mantan bupati Langkat itu dilakukan secara hati-hati, agar tidak ada pihak yang mempersoalkannya.
"Biasa saja, tak ada (ganjalan aturan, red). Hanya memang dilakukan dengan hati-hati, kewaspadaan, agar nantinya begitu bebas tidak ada pertentangan," ujar Giri saat dihubungi JPNN dari Jakarta, kemarin (11/11).
Dijelaskan, aspek kehatian-hatian menyangkut kajian aturan pembebasan bersyarat. "Dasar hukumnya betul-betul dipelajari agar tidak ada polemik di kemudian hari," imbuhnya.
Di pasal 53 Peraturan Menkumham Nomor 21 Tahun 2013 antara lain disebutkan, pemberian bebas bersyarat bagi napi tindak pidana korupsi, antara lain disyaratkan harus bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, Syamsul harus siap menjadi justice collaborator.
Apakah pihaknya memperbarui berkas usulan pembebasan bersyarat untuk disesuaikan dengan Peraturan Menkumham Nomor 21 Tahun 2013? Giri menjawab, tidak.
JAKARTA - Hingga kemarin mantan gubernur Sumut Syamsul Arifin belum juga mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Terpidana kasus korupsi APBD Langkat
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- Kekurangan Guru Makin Besar, Pengangkatan Honorer Menjadi PNS & PPPK Mendesak Dilakukan
- Sadali Ie Dilantik jadi Pj. Gubernur Maluku, Mendagri Tito Berpesan Begini
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Wamenaker: Kami Berharap Pemerintah Arab Saudi Berikan Kesempatan Kerja Bagi PMI
- Sekjen Kemnaker: Jadikan PTSA Sarana Ciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Cepat