Tak Mau APBD Terganggu, Pemerintah Tetap Ingin Pilkada Serentak Tahun Ini
jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah tetap masih berpegang pada keputusan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang pertama pada tahun ini. Ia justru menepis anggapan yang menyebut pelaksanaan pilkada pada tahun ini karena akan menguntungkan calon-calon kepala daerah yang diusung dari PDI Perjuangan.
“Enggak ada, kita tak melihat itu (menguntungkan PDIP,red),” ujar Tjahjo, Jumat (6/2).
Mantan Ketua Fraksi PDIP di DPR RI itu mengatakan, di DPR memang tengah bergulir proses revisi atas UU Pilkada. Rencananya, revisi itu akan dituntaskan pada 17 Februari yang akan datang.
Namun, Tjahjo menegaskan bahwa pemerintah masih berpegang pada jadwal agar pilkada serentak tetap digelar tahun ini. Menurut Tjahjo, keinginan pemerintah agar pilkada tetap digelar pada tahun ini justru demi konsistensi.
Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini juga agar tidak mengganggi APBD dan APBN. “Kita punya komitmen agar jadwal tak terganggu plus bisa dilaksanakan dan dipersiapkan September sampai Desember, supaya tak ganggu hal-hal yang berkaitan dengan APBD dan APBN,” katanya.
Lebih lanjut Tjahjo menegaskan, konsistensi menggelar pilkada serentak pada tahun ini juga didasari pada rencana menggelar pilkada serentak gelombang kedua pada 2018. Di samping itu, pada 2019 juga ada agenda nasional, yakni pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden yang digelar bersamaan.
“Kalau satu mundur, akan menganggu semua jadwal. Kan sudah ada jadwal pileg pilpres pada 2019. Jadi kita hanya ingin tetap konsisten, Pilkada 2015 tetap dilaksanakan 2015. Soal nanti ada pertimbangan dari KPU dan DPR, kita dengarkan,” ujarnya.
Berdasarkan hitung-hitungan sementara dari KPU, pelaksanaan Pilkada kata Tjahjo, dapat dilaksanakan di 2015. Namun untuk pelantikan kemungkinan di 2016, mengingat adanya kemungkinan sengketa yang muncul.
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah tetap masih berpegang pada keputusan tentang pelaksanaan
- Diminta Maju Sebagai Cagub DKI Lagi, Anies Minta Izin untuk Berpikir
- Pilkada Harus Jadi Momentum Golkar Menjaring Tokoh Karismatik untuk Kepemimpinan Nasional
- 338 Orang Mengikuti Tes CAT Calon anggota PPK Pilkada Boyolali
- 243 Orang Sudah Daftar, Golkar Segera Seleksi Balon Kada di Sumut
- 4 Bakal Calon Gubernur NTB Ini Mendaftar Lewat Demokrat
- Hasto Soal PDIP di Dalam atau Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran: Dibahas dalam Rakernas