Kemendagri Sebut Belanja Pegawai Tinggi, Ini Pembelaan Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek (Donny) menyayangkan besarnya anggaran untuk belanja pegawai dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai APBD DKI Jakarta 2015.

Donny‎ menyampaikan hal itu langsung di hadapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada saat ‎pembahasan mengenai rancangan peraturan gubernur tentang APBD di Kemendagri.

"‎Pak gubernur mohon maaf saya harus sampaikan secara terbuka, dalam Raperda kemarin Rp 19,02 triliun digunakan untuk belanja pegawai. Sepertiga APBD," kata Donny di Kemendagri, Jakarta, Kamis (2/4).

‎Dalam rapergub, Donny menjelaskan, pihaknya menemukan terjadi kenaikan belanja pegawai. Kenaikan tersebut membuat Donny bertanya-tanya.

"‎Kami temukan kok terjadi kenaikan belanja pegawai. Yang kemarin kami minta turunkan pada raperda, kok sekarang nambah lagi. Lalu di mana letak keberpihakan belanja publik ini kepada masyarakat?" tanya dia.

Sementara, Ahok memberikan penjelasan mengapa angka belanja pegawai tinggi. "Dulu ibaratnya belanja pegawai itu dititipkan di belanja barang sama jasa. Sekarang kami tidak mau. Kalau kami belanja barang 61 persen, itu asli 100 persen belanja barang," ucapnya.

‎Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, pihaknya berniat untuk menaikan gaji para pegawai negeri sipil karena ingin menghilangkan budaya tilap. Hal ini, sambung dia, sebagai bentuk pemerintahan yang bersih.

"Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak nilep-nilep, tidak minta-minta uang, urusan surat semua BPTSP tidak minta uang, butuh berapa tiap bulan? Lalu mereka ngomong, 'Kalau udah umur kita segitu, anak kuliah, ya mesti di atas Rp 50-60 juta lah pak'. Ya sudah kalau gitu kami kasih, tetapi ada poin-poin yang harus dipenuhi," tandas Ahok. (gil/jpnn)